Selasa, 17 November 2026 | 20:21 WIB Jember 28°C Cerah Berawan
kasus LIPUTAN KHUSUS

Fakta Baru Polres Jember 2026 , Kasus Asuransi Berujung Penarikan

Fakta Baru Polres Jember 2026 , Kasus Asuransi Berujung Penarikan

Redaksi Jember Bersatu Divisi Cek Fakta & Liputan Khusus
Kamis, 1 Oktober 2026 • 5 Menit baca

JEMBER – Kasus sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang berujung pada dugaan tindak pidana penipuan dan perampasan kembali mencuat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seorang warga pemilik kendaraan Toyota Kijang Innova resmi melayangkan laporan pengaduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Jember setelah unit mobil miliknya ditarik secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan (leasing/finance) dengan dalih penawaran program asuransi dan restrukturisasi.

Peristiwa ini menjadi sorotan luas di tengah masyarakat karena modus yang digunakan dinilai manipulatif. Pelapor yang awalnya dihubungi dan diminta datang ke kantor finance untuk klarifikasi administrasi polis proteksi kendaraan, justru mendapati kendaraannya disita paksa tanpa prosedur eksekusi jaminan fidusia yang sah sesuai undang-undang.

Kronologi Dugaan Penipuan Berkedok Asuransi Kendaraan

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak pelapor dan berkas aduan di Polres Jember, perkara ini bermula ketika pemilik mobil Toyota Innova tersebut menerima panggilan telepon dari oknum yang mengaku sebagai perwakilan bagian penagihan dan layanan pelanggan perusahaan finance. Pelapor diminta hadir ke kantor cabang dengan dalih menyelesaikan verifikasi klaim asuransi berkala serta penyesuaian premi kendaraan.

Tanpa menaruh curiga, korban mendatangi kantor pembiayaan tersebut mengendarai mobil Toyota Innova miliknya. Setibanya di lokasi, korban diarahkan masuk ke ruangan mediasi untuk membicarakan klausul perpanjangan perlindungan asuransi. Namun, saat proses administrasi berlangsung di dalam ruangan, kunci kontak kendaraan diminta oleh petugas dengan alasan pengecekan fisik nomor rangka dan nomor mesin.

Kecurigaan korban memuncak saat petugas tersebut menolak mengembalikan kunci kontak dan STNK mobil. Pihak finance kemudian menyodorkan lembaran surat berita acara penyerahan sukarela kendaraan bermotor, seraya menyatakan bahwa unit mobil tersebut disita sebagai jaminan atas tunggakan angsuran pembiayaan yang tertunda. Upaya korban mempertahankan kendaraannya di lokasi tidak membuahkan hasil karena pihak leasing berdalih penarikan telah sesuai dengan klausul perjanjian internal.

Laporan Resmi Korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Jember

Merasa telah diperdaya dan dirugikan secara material hingga ratusan juta rupiah, korban yang didampingi oleh penasihat hukumnya langsung mendatangi Mapolres Jember guna melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam laporan resminya, pelapor menyertakan sejumlah barang bukti pendukung, antara lain bukti kepemilikan BPKB/kontrak kredit, riwayat rekaman komunikasi pemanggilan terkait tawaran asuransi, surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta bukti tanda terima penarikan kendaraan yang dinilai cacat hukum karena didapat melalui unsur muslihat dan manipulasi fakta.

“Klien kami datang beritikad baik untuk membicarakan urusan polis asuransi sebagaimana undangan yang disampaikan pihak leasing. Tidak pernah ada pembicaraan awal mengenai penarikan paksa unit di kantor cabang. Pengambilan kunci secara manipulatif ini jelas memenuhi unsur penipuan dan penggelapan, bukan penyerahan sukarela,” ungkap kuasa hukum korban saat memberikan keterangan di depan SPKT Polres Jember.

Pelanggaran Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Praktik penarikan unit kendaraan secara sepihak di kantor leasing maupun jalan raya kerap memicu polemik hukum di Indonesia. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menetapkan aturan baku terkait tata cara eksekusi jaminan fidusia:

  • Kesepakatan Wanprestasi: Perusahaan pembiayaan tidak berhak menjustifikasi debitur telah wanprestasi (cidera janji) secara sepihak tanpa adanya pengakuan atau kesepakatan tertulis dari pihak debitur bersangkutan.
  • Ketiadaan Sukarela Memerlukan Penetapan Pengadilan: Apabila debitur menolak menyerahkan kendaraan dan membantah adanya cidera janji, proses eksekusi penarikan kendaraan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh leasing maupun jasa debt collector, melainkan harus melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat.
  • Larangan Tindakan Intimidasi dan Tipu Muslihat: Pengambilan objek fidusia menggunakan paksaan, ancaman kekerasan, maupun manipulasi janji administrasi melanggar ketentuan hukum pidana umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dengan dasar yuridis tersebut, tindakan penarikan kendaraan berkedok pemanggilan asuransi dinilai telah mencederai hak konsumen dan mengabaikan koridor hukum formal eksekusi perdata.

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Mengenai Tata Kelola Penagihan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah memperketat pengawasan terhadap perilaku industri pembiayaan melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini secara tegas melarang seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan pihak ketiga yang bekerja sama dengannya untuk melakukan hal-hal berikut:

  • Melakukan praktik penagihan dengan menggunakan kekerasan fisik, ancaman, atau tindakan yang mempermalukan konsumen.
  • Menyampaikan informasi palsu, menyesatkan, atau melakukan rekayasa modus operandi tertentu demi mengambil alih aset konsumen.
  • Melakukan eksekusi penarikan kendaraan tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia resmi, surat tugas bertandatangan pimpinan finance, serta kartu sertifikasi profesi penagihan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Apabila terbukti melanggar aturan perlindungan konsumen ini, perusahaan leasing tidak hanya berhadapan dengan pasal pidana di kepolisian, tetapi juga terancam sanksi administratif dari OJK, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha penagihan, hingga pencabutan izin operasional.

Langkah Penanganan Satreskrim Polres Jember dan Imbauan untuk Masyarakat

Menanggapi laporan pengaduan tersebut, jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jember memastikan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan dan klarifikasi, termasuk manajemen perusahaan leasing terlapor dan saksi-saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

Aparat kepolisian mengimbau seluruh masyarakat di wilayah Jember dan sekitarnya agar tetap cerdas dan waspada saat berhadapan dengan masalah keterlambatan angsuran kendaraan:

  • Jangan pernah menyerahkan kunci dan STNK kepada siapapun sebelum memeriksa legalitas formal surat kuasa dan sertifikat fidusia yang sah.
  • Mintalah pendampingan pihak berwenang atau aparat penegak hukum apabila mendapati adanya upaya penarikan aset yang disertai pemaksaan atau tipu daya.
  • Segera buat dokumentasi dan laporkan ke kantor polisi terdekat atau layanan pengaduan konsumen OJK jika mengalami indikasi perampasan unit berkedok administrasi kantor.

Proses hukum perkara penarikan mobil Innova di Jember ini saat ini terus bergulir di tahap penyelidikan, sekaligus menjadi pengingat penting bagi industri pembiayaan untuk senantiasa taat pada koridor hukum perlindungan konsumen dan putusan peradilan di Indonesia.

Meja Redaksi Jember Bersatu

Dikelola oleh jurnalis profesional berdedikasi untuk menghadirkan kabar terpercaya, verifikasi fakta, serta literasi berkualitas bagi masyarakat Jember dan Nusantara.

Ruang Diskusi & Opini Pembaca

Komentar langsung tayang otomatis (Instant Approve). Nama dan surel bersifat opsional untuk menjaga privasi literasi Anda.

Tulis Tanggapan / Pendapat Anda

Menu Jember Bersatu